Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menerima sedikitnya 30 laporan dari pasien dan keluarga yang mengalami pemutusan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara tiba-tiba. KPCDI menilai, pemutusan status kepesertaan tanpa pemberitahuan ini sebagai tindakan tidak manusiawi dan pelanggaran nyata terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketua Umum KPCDI, Tony Richard Samosir, menyesalkan kekacauan sistem verifikasi data kepesertaan PBI yang menyebabkan pasien cuci darah kehilangan akses pengobatan secara mendadak. Meski beberapa di antaranya, kepesertaannya berhasil dipulihkan setelah dilakukan administrasi ulang, KPCDI menilai telah terjadi kegagalan sistemik dalam proses verifikasi data.
"Pasien tidak seharusnya menjadi korban uji coba kebijakan atau kesalahan data. Ketika negara membiarkan pasien pulang tanpa tindakan medis karena masalah administrasi, itu artinya negara membiarkan warganya atau pasien cuci darah menanggung risiko keracunan darah, sesak napas, hingga kematian," kata Tony dalam keterangan resmi yang telah dikonfirmasi Republika, Rabu (4/2/2026).
Bagi pasien gagal ginjal, kata Tony, cuci darah bukan pilihan, melainkan tindakan medis yang menentukan hidup atau mati. Tindakan ini tidak bisa ditunda sehari pun karena setiap penundaan berarti peningkatan risiko keracunan darah, kegagalan organ, dan kematian.
"Kami melihat ini sebagai situasi yang sangat berbahaya. Banyak pasien datang ke rumah sakit untuk menyambung nyawa, namun justru dihentikan di loket pendaftaran karena kartu BPJS mereka mendadak nonaktif. Bagi pasien cuci darah, ini bukan sekadar urusan administrasi, ini soal hidup dan mati," kata Tony.
KPCDI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan, untuk segera menghentikan praktik pemutusan sepihak status PBI terhadap pasien penyakit kronis, terutama pasien cuci darah. Setiap keputusan penonaktifan kepesertaan harus didahului verifikasi medis aktif yang menyeluruh, karena bagi pasien gagal ginjal, akses layanan kesehatan adalah syarat utama untuk bertahan hidup, bukan sekadar urusan administratif.
Lebih jauh, KPCDI menuntut adanya notifikasi resmi minimal 30 hari sebelum penonaktifan, disertai mekanisme reaktivasi instan di fasilitas kesehatan bagi pasien dalam kondisi darurat. Kebijakan yang mengorbankan pasien sakit kronis tidak dapat dibenarkan, sebab nyawa manusia bukan objek eksperimen kebijakan, melainkan tanggung jawab negara yang wajib dilindungi.
"Harapan kami sederhana, perlakukan pasien secara manusiawi. Jangan sampai kebijakan yang keliru menghancurkan harapan hidup rakyat kecil di depan loket rumah sakit," ujar Tony.
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
- S RUDET!!!! ga kebayang nanti dihisabnya kaya apa, karna udh mempersulit hidup orang lain. mangga ah wilujeng 45 Menit lalu
- B Semoga para pengambil kebijakan mengalami apa yang mereka rasakan... Biar mereka sadar telah menzolimi rakyat kecil... 3 Jam lalu
- M Gak ada yg di respon 4 Jam lalu
- B BPJS dinonaktifkan gak apa2 pak,yang penting ketika kondisi darurat ( rawat inap/ sakit kritis) biaya ditanggung pemerintah. 7 Jam lalu
- U Kontak saya di 085318414210 mohon bantuannya.. 7 Jam lalu
- U Istri saya lagi berobat stroke dan tidak bisa bicara tidak bisa jalan tidak bisa bergerak..PBI TERPUTUS JUGA..NO.Kk : 3173020701098423 sedang mengajukan reaktifasi..di Puskesmas Tanjung duren selatan jakarta tgl 4 2 2026....mohon bantuannya..karena istri terhenti berobatnya...,saya tidak bekerja lagi ,mengganggur sudah ..3 tahun ldan penghasilan tidak menentu.. ...Mohon pak Mentri kesehatan dan sosial.."bantuannya" stroke dari january 2025.. jika berkenan bantu..Reaktifasi.. BPJS PBI..nya kun fa yakun 7 Jam lalu
- G Saya yang punya id BPJS luar daerah saja...tidak bisa digunakan padahal saya tetap bulan nya saya bayar...pas mau berobat di puskes Surabaya ditolak dengan alasan kartu luar.. Tolong dong pak Menkes...di perhatikan rakyat nya....dan untuk staff pegawai dari atasan sampai bawahan nya itu.tolong di audit semua. 9 Jam lalu
- R Apa kata terakhir ituh???? Pemerintah Bertanggungjawab??? OMONG KOSONG 9 Jam lalu
- K Saya juga heran dgn pemimpin sekarang ini pejabat di tambah terus dgn cara menambah wakil dan lain sebagainya sementara BPJS untuk rakyat kecil tua dan sudah pensiun dan tidak berpenghasilan untuk bertahan hidup dari BPJS saja di putus bowok bowok coma OMON OMON untuk rakyat kecil yg di gembar gemborkan nyatanya rakyatmu di penggal demi kroni koroninya bagi bagi kueh 11 Jam lalu
- C Karyawan kita dpt pelayanan previllage. Gaji gede,rumah dinas mewah,mobil mewah dan keistimewaan"yg lain.BOSnya malah dijadikan alat pemuas nafsu keserakan. Sulitnya jd rakyat indo..hrs kuat dan serba bs disegala medan. 12 Jam lalu
- M Bayar ini bayar itu lagi, kesana kemari bayar lagi, buka ini buka itu bayar lagi, sdh gak ada duit di peras.lagi, kejam.mya negeri.ini 14 Jam lalu
- L Suami pasca Operasi sinus n tulang hidung yg bngkok... Qodarulloh seminggu kemudian ada penyumbatan pembuluh darah d kaki...Sya sbg Istri urus Itu yg namanya reaktivasi....beuuuh....cape doank,ngga da hsiL...hrs k Pemda,udh k Pemda,hrs k Balaidesa,pdhl d awal sya udh k Balaidesa, phak balaidesa nyuruh Sya k Pemda, Astaghfirullah... 16 Jam lalu
- M Semoga semuanya tepat sasaran ya, saya pun sekeluarga kebingungan saat ingin mendaftar bpjs mandiri (karna sebelumnya kita mnggunakan asuransi swasta) tapi kagetnya saya ketika mendaftar di mobile jkn ternyata saya sekeluarga dapat bpjs pbi!? Jadi saya langsung ke kantor bpjs untuk pembatalan bpjs pbi dan minta di alihkan ke bpjs mandiri, karna merasa kami masih mampu, kami tidak ingin mengambil hak saudara" kami yg lebih membutuhkan, jadi tolong di tinjau dengan baik agar programnya tepat sasaran, biar bpjs pbi itu merata dan bisa di nikmati oleh masyarakat yg benar-benar membutuhkan 21 Jam lalu
- E Kemensos niatnya bagus ingin BPJS PBJ yg gratis tepat sasaran, caranya salah, banyak warga yg sngt tidk mampu datang ke desa kis PBI nya tidak aktif, mau kontrol sdh tdk aktik, di desa penuh ingin mengaktifkan kembali. Coba id cek kembali data BPS, kemensos hasil sensus, mana yg mampu dan tdk mampu bisa terlihat, jangan korbankan warga yg sangat tidak mampu. Tdk bs berobat 23 Jam lalu
- I Negara sudah tidak punya duit. Mungkin habis buat makan gratis... 23 Jam lalu
- M makin kesini kok makin parah ya.....sama rakyat dibatasi kalau korupsi ditutupi 23 Jam lalu
- S Pelajaran bagi orindo kalau pilih pemimpin pilihlah orang yang taat beragama, 24 Jam lalu
- i Rakyat harus tahu pemerintah gak ada duit... APBN nombok... Apalagi yg dikorbankan, klian lah rakyat kecil... Untuk program ambisi dan ngejar prestisius harus jalan, gaji pejabat ,aparat harus dinaikkan ,.. Klian berkorbanlah untuk negara ya... Demi yg klian pilih dulu... 1 Hari lalu
- E Selama rakyat miskin belum bisa menikmati fasilitas kesehatan yg memadai dari pemerintah,dan pemerintah belum optimal dalam penanganan kesehatan rakyat miskin,walaupun katanya pertumbuhan ekonomi 6%-7%pertahun,tidak akan berpengaruh,tetap saja di anggap pembangunan berjalan di tempat,dan kita lebih percaya data dari bank dunia,daripada data bikinan pemerintah yaitu bps 1 Hari lalu
- S Kapan pemerintah verivikasi kelapangan Justru yang di non aktifkan itu rakyat yang miskin tapi yang kaya pada aktip camkan itu bukti lapangan saya siap kasih data 1 Hari lalu
- A Bukan negara konoha namanya kalo gak kejam ama rakyatnya sendiri, hidup dari pajak rakyat tapi pejabatnya kejam melebihi firaun 1 Hari lalu
- y BPJS seyogyanya harus semakin profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan... terutama terhadap mereka yang tidak mampu.... 1 Hari lalu
- I Yaa, Alloh 1 Hari lalu
- I Kok sampai segitunya sama rakyat 1 Hari lalu
- P Akhir tahun 2025 kemarin sy datang ke dinas sosial terpadu, rencana pengaktifan bpjs anak saya tpi kok mlah suruh bawa surat sakit dari dokter dulu,baru bisa aktif kata petugas setempat. Apa itu memang prosedurnya?? 1 Hari lalu
- O Sepertinya harus ada yg kehilangan nyawa dulu, barulah datang pahlawan bertopeng dengan mengeluarkan......bla bla bla bla bla bla....... Konoha konoha. 1 Hari lalu
- B Gimana ini pemerintah...semakin kesini semakin tidak jelas...mohon terpehatikan masyarakat...anda semua adalah milik semua rakyat bukan golongan...kalau ngomong enak cak cek cak cek...ngak mikir rakyat kalian semua...gimana mau maju negara ini kalau ngak jelas semua...udah bagus sebelum nya tinggal terus kan dan evaluasi kok di ganti2 kebijakannya... 1 Hari lalu
- M Saya derita kental darah dg fasilitas ASKES tiap bln gaji dipotong dg klas awal kelas 1, tapi pemeriksaan harus 6 bln sekali. Saat kondisi saya drop, ditolak utk periksa darah. Dg alasan sesuai aturan BPJS. Jadi iuran selama 6 bulan hanya boleh dipakai 1 kali. Saya komplen ke BPJS, jwbannya klw urgent boleh 3 bln sekali. Tapi itu hanya dimulut, tapi dlm nyatanya. Karena Puskesmas tidak ada kebijakan 3 bln sekali utk laboratorium kekentalan darah, tetap saja 6 bln sekali 1 Hari lalu
- R Kemensos harus terus menerus lakukan sosialisasi, jangan hanya mengumumkan sekalii dua kali saja. Kemensos harus turun lpaangan cek satunper satu penerima bantuan jkn tepat apa tidak, karena yg membagikan penerima bantuan itu juga pilih kasih. Jangan percya begitu saja laporan atau data dari bawah, harus cros cek ke bawah dan jangan malas malasan. Suruh semua pegawai kemensos pusat sampai daerah turun llapangan, ngecek sendiri jangan minta bantuan rt RW, nanti akan dimanipulasi dan gak tepat sasaran. Makanya jangan malas, anda dibayar oleh negara, harus kerja untuk negara dan masyarakat. 1 Hari lalu
- P Wah tambah ruwet aje BPJS dan kenapa Menkes tdk respon ? 1 Hari lalu
- R Ini kejadian terhadap ibu saya. Datang ke klinik dengan wajah yang bengkak karena gigi. Tidak bisa berobat karena BPJS nya tidak aktif 1 Hari lalu
- r Sama aja dengan pembunuhan jika menolak pasien cuci darah atau yg butuh tindakan medis penting.. korupsi dimana mana org kaya raya makmur di negara kita yg kaya tp rakyat menderitak untuk kesehatan aja main hitung hitungan la kalau sejak awal pasien PBI pastilah mmg tdk mampu. lalu diadakan pemutusan secara sepihak pd saat membutuhkan perawatan darurat ditolak. dimana hati nurani ?? tlg pak Prabowo di simak trmksh 1 Hari lalu
- y Salah satu kelebihan dari institusi pemerintahan kita adalah miskin koordinasi dan pelit informasi serta menganggap remeh nyawa orang. Nyawa manusia tak lebih dari angka statistik yang berkaitan dengan untung rugi. 1 Hari lalu
- l saya juga waktu sakit ternyata pbi JK saya udah gak ada lagi, seperti nya negara takut rugi ngeluarin uang buat jaminan kesehatan rakyat nya. lebih utk MBG yang notabene memperkaya org yg punya duit. makanan nya bukan nya bergizi. 1 Hari lalu
- D BPJS itu gak ada faedahnya bubarkan saja lembaga BPJS karena adanya BPJS bukan malah tertolong tapi bikin rakyat punya hutang sama negara aturan dirubah supaya lebih bisa diterapkan dan diterima masyarakat bukan malah jadi beban utang buat masyarakat kurang mampu bicara data kesejahteraan sosial kenyataan dilapangan justru malah tidak sesuai yang mampu bisa menikmati fasilitas sedangkan yang sudah dipaksa membayar iuran 1 Hari lalu
- D Negara memberikan kebijakan yang tidak tepat rakyat miskin yang jadi korban yang pejabat malah dapat fasilitas mewah saatnya rakyat bersatu pilih pemimpin yang bukan hanya bisa janji janji manis politik tapi betul betul pro terhadap rakyat kecil..sampai kapan kita hidup di negara yang kaya raya tapi negara tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat nya 1 Hari lalu
- K Pembunuhan thd rakyatnya 1 Hari lalu
- C Makanya, pilih pimpinan jika dikasih kesempatan
